1.1.1 Subbagian Administrasi Pemerintahan

1.1.2 Subbagian Administrasi Kewilayahan

1.1.3 Subbagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama

1.2.1 Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

1.2.2 Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan publik

1.2.3 Subbagian Reformasi Birokrasi dan Kinerja

1.3.1 Subbagian Perundang-Undangan

1.3.2 Subbagian Bantuan Hukum

1.3.3 Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum

1.4.1 Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

1.4.2 Subbagian Bina Mental Spiritual

1.4.3 Subbagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

1.4.4 Subbagian Perpustakaan

1.5.1 Subbagian Penyusunan Program

1.5.2 Subbagian Pengendalian Program

1.5.3 Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

1.6.1 Subbagian Kebijakan Perekonomian

1.6.2 Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah

1.6.3 Subbagian Sumber Daya Alam

1.7.1 Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

1.7.2 Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

1.7.3 Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1.8.1 Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian

1.8.2 Subbagian Rumah Tangga

1.8.3 Subbagian Perlengkapan

1.8.4 Subbagian Kearsipan

1.9.1 Subbagian Perencanaan dan Anggaran

1.9.2 Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi

1.9.3 Subbagian Akuntansi, Aset dan Pelaporan

1.10.1 Subbagian Komunikasi Pimpinan

1.10.2 Subbagian Dokumentasi Pimpinan

1.10.3 Subbagian Protokol

2.1.1 Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

2.1.2 Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

2.1.3 Subbagian Perencanaan dan Keuangan

2.2.1 Subbagian Perundang-Undangan

2.2.2 Subbagian Humas dan Protokoler

2.2.3 Subbagian Rapat dan Risalah

2.3.1 Subbagian Penganggaran

2.3.2 Subbagian Pengawasan

2.3.3 Subbagian Fasilitasi Reses dan Aspirasi

3.1.1 Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

3.1.2 Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

3.1.3 Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

3.2.1 Seksi Surveilans dan Imunisasi

3.2.2 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

3.2.3 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

3.3.1 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

3.3.2 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

3.3.3 Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

3.4.1 Seksi Kefarmasian

3.4.2 Seksi Alkes dan PKRT

3.4.3 Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

4.1.1 Seksi Identitas Penduduk

4.1.2 Seksi Pindah datang Penduduk

4.1.3 Seksi Pendataan Penduduk

4.2.1 Seksi Kelahiran

4.2.2 Seksi Perkawinan dan Perceraian

4.2.3 Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

4.3.1 Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

4.3.2 Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

4.3.3 Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi

4.4.1 Seksi Kerjasama

4.4.2 Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

4.4.3 Seksi Inovasi Pelayanan

5.1.1 Subbidang Pengadaan ASN dan Arsip Kepegawaian

5.1.2 Subbidang Pengolahan Data dan Informasi ASN

5.1.3 PengadaanSubbidang Pemberhentian dan Fasilitasi Profesi ASN Barang / Jasa

5.2.1 Subbidang Mutasi

5.2.2 Subbidang Kepangkatan

5.2.3 Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi ASN

5.3.1 Subbidang Diklat Teknis Fungsional

5.3.2 Subbidang Pengembangan Kompetensi

5.3.3 Subbidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi Profesi

5.4.1 Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I

5.4.2 Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II

5.4.3 Subbidang Disiplin dan Penghargaan

6.1.1 Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

6.1.2 Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

6.2.1 Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokratis

6.2.2 Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik

6.3.1 Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen

6.3.2 Subbidang Penanganan Konflik

6.4.1 Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

6.4.2 Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

7.1.1 Seksi Pencegahan

7.1.2 Seksi Kesiapsiagaan

7.2.1 Seksi Kedaruratan

7.2.2 Seksi Logistik

7.3.1 Seksi Rehabilitasi

7.3.2 Seksi Rekonstruksi

25.1.1 Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Pengaduan Publik

25.1.2 Seksi Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Media Komunikasi

25.1.3 Seksi Layanan Informasi Publik

25.2.1 Seksi Pengembangan Aplikasi dan e-Government

25.2.2 Seksi Infrastruktur, Jaringan Teknologi Infomasi dan Komunikasi dan Pengelolaan Data Center

25.2.3 Seksi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi

25.3.1 Seksi Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral

25.3.2 Seksi Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral

25.3.3 Seksi Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral

26.1.1 Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS

26.1.2 Seksi Kajian Dampak Lingkungan

26.1.3 Seksi Pemeliharaan Lingkungan

26.2.1 Seksi Pengurangan Sampah

26.2.2 Seksi Penanganan Sampah

26.2.3 Seksi Limbah B3

26.3.1 Seksi Pemantauan Lingkungan

26.3.2 Seksi Pencemaran Lingkungan

26.3.3 Seksi Kerusakan Lingkungan

26.4.1 Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

26.4.2 Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

26.4.3 Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

27.1.1 Seksi Tata Pemerintahan dan Penataan Desa dan Desa Adat

27.1.2 Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan Desa Adat

27.1.3 Seksi Keuangan dan Aset Desa

27.2.1 Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Akses Informasi

27.2.2 Seksi Kerjasama Desa

27.2.3 Seksi Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat

27.3.1 Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

27.3.2 Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Perdesaan

27.3.3 Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

28.1.1 Seksi Perencanaan, Kajian dan Deregulasi Penanaman Modal

28.1.2 Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah

28.1.3 Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

28.2.1 Seksi Pelayanan Perizinan Usaha

28.2.2 Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha

28.2.3 Seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan

28.3.1 Seksi Pengendalian Penanaman Modal

28.3.2 Seksi Pengelolaan Corporate Social Responsibility

28.3.3 Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

29.1.1 Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

29.1.2 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

29.1.3 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

29.2.1 Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar

29.2.2 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

29.2.3 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar

29.3.1 Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama

29.3.2 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

29.3.3 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama

29.4.1 Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman

29.4.2 Seksi Sejarah dan Tradisi

29.4.3 Seksi Kesenian

29.5.1 Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

29.5.2 Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

29.5.3 Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

30.1.1 Seksi Lalu Lintas

30.1.2 Seksi Angkutan

30.1.3 Seksi Analisa Teknis dan Rekomendasi Bidang Perhubungan Darat

30.2.1 Seksi Kepelabuhanan

30.2.2 Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut

30.2.3 Seksi Analisa Teknis dan Rekomendasi Bidang Perhubungan Laut

30.3.1 Seksi Pembinaan Operasional

30.3.2 Seksi Peralatan dan Pemeliharaan

30.3.3

30.4.1 Seksi Rekayasa Lalu Lintas

30.4.2 Seksi Bina Lalu Lintas

30.4.3 Seksi Analisa Teknis dan Rekomendasi Bidang Pengendalian dan Operasional.

31.1.1 Seksi Pengelolaan Perikanan Tangkap

31.1.2 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

31.1.3 Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

31.2.1 Seksi Budidaya Air Payau

31.2.2 Seksi Budidaya Air Tawar

31.2.3 Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

32.1.1 Subbidang Perencanaan dan Pendanaan

32.1.2 Subbidang Data dan Informasi

32.1.3 Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

32.2.1 Subbidang Sosial dan Keluarga Sejahtera

32.2.2 Subbidang Pembangunan Manusia

32.2.3 Subbidang Pemerintahan

32.3.1 Subbidang Keuangan, Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi

32.3.2 Subbidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perizinan dan Penanaman Modal

32.3.3 Subbidang Lingkungan Hidup, Pertanian dan Perikanan

32.4.1 Subbidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

32.4.2 Subbidang Perumahan, Permukiman dan Bencana

32.4.3 Subbidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Kewilayahan

32.5.1 Subbidang Sosial dan Pemerintahan

32.5.2 Subbidang Ekonomi dan Pembangunan

32.5.3 Subbidang Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi

33.1.1 Seksi Penegakan

33.1.2 Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

33.1.3 Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

33.2.1 Seksi Operasional dan Pengendalian

33.2.2 Seksi Ketenteraman

33.2.3 Seksi Kerjasama

33.3.1 Seksi Kewaspadaan

33.3.2 Seksi Pengembangan Kompetensi dan Kesamaptaan

33.3.3 Seksi Pelatihan, Mobilisasi dan Pemberdayaan

33.4.1 Seksi Pengendalian Operasi Pemadam Kebakaran dan Investigasi

33.4.2 Seksi Pengawasan, Inspeksi dan Proteksi Kebakaran

33.4.3 Seksi Kesiapsiagaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Rencana Operasi Pemadaman

33.5.1 Seksi Pengendalian Operasi, Evakuasi Penyelamatan

33.5.2 Seksi Pengawasan Keselamatan dan Perlindungan Hak - Hak Sipil

33.5.3 Seksi Pengendalian Informasi dan Rencana Operasi Penyelamatan

34.1.1 Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

34.1.2 Subbidang Otorisasi Daftar Pelaksanaan Anggaran

34.1.3 Subbidang Perbendaharaan

34.2.1 Subbidang Akuntansi

34.2.2 Subbidang Pelaporan Keuangan

34.2.3 Subbidang Data dan Informasi Keuangan

34.3.1 Subbidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi

34.3.2 Subbidang Pembinaan dan Pengawasan

34.3.3 Subbidang Pengendalian

34.4.1 Subbidang Pendataan dan Pendaftaran

34.4.2 Subbidang Penilaian dan Penetapan

34.4.3 Subbidang Pemungutan, Penagih dan Keberatan

34.5.1 Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

34.5.2 Subbidang Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah

34.5.3 Subbidang Teknologi dan Informasi Pendapatan

34.6.1 Subbidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB

34.6.2 Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB

34.6.3 Subbidang Pemungutan, Penagih dan Keberatan

35.1.1 Seksi Pembangunan dan Pengembangan Jalan Jembatan Wilayah I

35.1.2 Seksi Pembangunan dan Pengembangan Jalan Jembatan Wilayah II

35.1.3 Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan

35.2.1 Seksi Peningkatan Kompetensi dan Kerja Sama Konstruksi

35.2.2 Seksi Bina Penyelenggara Konstruksi

35.2.3 Seksi Bangunan Gedung

35.3.1 Seksi Pengembangan Sarana Air Limbah

35.3.2 Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

35.3.3 Seksi Pengembangan Drainase

35.4.1 Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang

35.4.2 Seksi Pengedalian dan Penertiban Penataan Ruang

35.4.3 Seksi Pertanahan

35.5.1 Seksi Pengembangan Jaringan Irigasi dan Rawa

35.5.2 Seksi Air Tanah dan Air Baku

35.5.3 Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi, Rawa, Air Tanah dan Air Baku

35.6.1 Seksi Konservasi Danau dan Waduk

35.6.2 Seksi Pengelolaan Sungai dan Pantai

35.6.3 Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau, Waduk dan Pantai

36.1.1 Seksi Pemberdayaan Pemuda

36.1.2 Seksi Pengembangan Pemuda

36.1.3 Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda

36.2.1 Seksi Pembudayaan Olahraga

36.2.2 Seksi Peningkatan Prestasti Olahraga

36.2.3 Seksi Standarisasi Infrastruktur Olahraga

36.3.1 Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata

36.3.2 Seksi Pengembangan Industri Pariwisata

36.3.3 Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata

36.4.1 Seksi Promosi dan Analisis Pasar

36.4.2 Seksi Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan

36.4.3 Seksi Kelembagaan Kepariwisataan

37.1.1 Seksi Kemitraan Usaha dan Informasi

37.1.2 Seksi Pemberdayaan Usaha dan Permodalan

37.1.3 Seksi Pengembangan Daya Saing Produk dan Pemasaran Hasil Perikanan

37.2.1 Seksi Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan

37.2.2 Seksi Industri Logam, Mesin dan alat transportasi

37.2.3 Seksi Industri Tekstil, Aneka dan Elektronika Telematika

37.3.1 Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi

37.3.2 Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting

37.3.3 Seksi Pengawasan dan Tertib Niaga

37.4.1 Seksi Pengelolaan dan Retribusi Pasar

37.4.2 Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian Pasar

37.4.3 Seksi Promosi Industri Kecil Menengah

37.5.1 Seksi Perizinan dan Kelembagaan

37.5.2 Seksi Pemeriksaan Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi

37.5.3 Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi

38.1.1 Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan

38.1.2 Seksi Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum

38.1.3 Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Rumah Swadaya

38.2.1 Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan

38.2.2 Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

38.2.3 Seksi Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan

38.3.1 Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan Wilayah I

38.3.2 Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan Wilayah II

38.3.3 Seksi Pemeliharaan Ketenagalistrikan

39.1.1 Seksi Rehabilitasi Nasional

39.1.2 Seksi Perlindungan Sosial

39.1.3 Seksi Jaminan Sosial

39.2.1 Seksi Penanganan Fakir Miskin

39.2.2 Seksi Pemberdayaan dan Kesetiakawanan Sosial

39.2.3 Seksi Bantuan Sosial dan Penataan Lingkungan

39.3.1 Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

39.3.2 Seksi Keluarga Berencana

39.3.3 Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

39.4.1 Seksi kesetaraan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum

39.4.2 Seksi Ketahanan Gender Bidang Ekonomi

39.4.3 Seksi Kualitas Keluarga

39.5.1 Seksi Perlindungan Perempuan

39.5.2 Seksi Perlindungan Anak

39.5.3 Seksi Pemenuhan Hak Anak

40.1.1 Seksi Lahan dan Irigasi

40.1.2 Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian

40.1.3 Seksi Pembiayaan dan Investasi Pertanian

40.2.1 Seksi Padi

40.2.2 Seksi Hortikultura dan Umbi-umbian

40.2.3 Seksi Palawija

40.3.1 Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

40.3.2 Seksi Pembibitan dan Produksi Ternak

40.3.3 Seksi Kesehatan Hewan

40.4.1 Seksi Kelembagaan

40.4.2 Seksi Ketenagaan

40.4.3 Seksi Pengolahan dan Pemasaran

40.5.1 Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

40.5.2 Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan

40.5.3 Seksi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

40.6.1 Seksi Tanaman Tahunan

40.6.2 Seksi Tanaman Semusim

40.6.3 Seksi Tanaman Rempah dan Penyegar